Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Buku ini terdiri atas 3 bab yang membahas antara lain mengenai kedudukan PERMA No 13 Tahun 2016, bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi, kapan dan dalam hal bagaimana suatu tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh korporasi. Tindak pidana korporasi atau corporate crime menjadi salah satu musuh yang menyertai kemajuan ek…

Pengantar Pemerintahan Daerah

Materi buku ini disesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah terbaru, yakni UU RI No.9 Tahun 2015 jo.UU RI No.23 Tahun 2014. Selain itu, penyusunannya disesuaikan dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT). Kajian pokok ini, meliputi : Pengantar Pemerintahan Daerah Pembentukan daerah, Kawasan Khusus dan Perbatasan Pembagian Urusan Pemerintahan Penyelengaraan Pemerintahan Sistem Pemili…

Uji Tuntas Hukum (Legal Due Diligen)

Legal due diligence, kegiatan pemeriksaan secara seksama yang dilakukan seorang konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek untuk memperoleh informasi atau fakta material guna mencari gambaran kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi. Rio Christiawan dalam Uji Tuntas Hukum Legal Due Diligence mendefinisikan due diligence audit adalah suatu kegiatan untuk menilai risiko hukum yang …

Hukum Perjanjian

Edisi

Ed Rev

ISBN/ISSN

978-979-007-903-8

Deskripsi Fisik

x, 242 hal, 21 cm

Judul Seri

Penjelasan Mkana Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam Kuh Perdata(Bw)

No. Panggil

346 AHM h

Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Buku ini membahas penerapan atau aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Dengan demikian, buku ini membahas peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Kekuasaan Kehakiman Negara Republik Indonesia, Advokat/Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan atau me…

Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Pengadaan Tanah menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Adapun Hukum Pengadaan Tanah adalah sekumpulan norma, kaidah atau nilai baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang me…

Hukum Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA menentukan dalam Pasal 25, 33 dan 39, yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha; dan Hak Guna Bangunan ditunjuk sebagai objek Hak Tanggungan, serta Pasal 51 menentukan Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut diatur dengan undang-undang. Filosofi…

Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia

Edisi

Ed Rev

ISBN/ISSN

978-623-391-142-9

Deskripsi Fisik

xiv, 180, 23 cm

Judul Seri

Perbandingan HIR dan KUHAP

No. Panggil

345 FLO h

Omnibus Law: Teori dan Penerapannya

Buku Omnibus Law (Teori dan Penerapannya) ini berisi latar belakang pembentukan omnibus law di Indonesia, khususnya pembentukan omnibus law pada masa setelah orde Reformasi. Buku ini juga mengulas dampak banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak masa penjajahan Belanda dan ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Salah satu aturan yang ada yaitu berdasarkan Pasal 2 Aturan Peral…

Komunikasi Bisnis

Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal, baik komunikasi berarah vertikal, horizontal, hingga diagonal untuk mencapai tujuan tertentu. Ada berbagai macam jenis komunikasi bisnis, seperti komunikasi organisasi dalam perusahaan, negosiasi, proposal, hingga rekrutmen ke…