Perikatan diartikan hubungan hukum antara satu orang atau satu pihak dengan satu orang atau pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Para pihak adalah subjek hukum yang membuat dan terikat dengan perikatan. Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lainnya. Sistem hukum …
Buku Kewarganegaraan di Indonesia ini memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai kewarganegaraan di Indonesia. Buku ini dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat luas agar lebih memahami tentang Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. “Buku ini menjadi penting bagi kalangan akademisi, peneliti, praktisi perdata, pelaku kawin campur, mahasiswa, dan masyarakat luas, untuk …
Setiap negara punya kebiasaan atau budaya yang berbeda. Jangan sampai perkataan dalam bahasa Mandarin Anda membuat orang di China bingung….atau pujian yang Anda berikan malah terdengar seperti penghinaan.Buku ini tepat untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan berbahasa Mandarin tanpa ada kesalahpahaman. Setiap bab di buku ini disusun dalam tiga bagian. Bagian pertama adalah scenario perbedaa…
Undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi tersebut seti-daknya mengandung dua hal penting yang perlu dicermati; pertama, setidaknya sudah ada upaya untuk mengancam perbuatan korupsi dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati, meskipun harus memenuhi persyaratan kondisi tertentu; Kedua, penegakan hukum dan keadilan menjadi faktor penentu apakah ancaman hukuman maksimal tersebut merupakan bukt…
Buku ini terdiri atas 3 bab yang membahas antara lain mengenai kedudukan PERMA No 13 Tahun 2016, bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi, kapan dan dalam hal bagaimana suatu tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh korporasi. Tindak pidana korporasi atau corporate crime menjadi salah satu musuh yang menyertai kemajuan ek…
Materi buku ini disesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah terbaru, yakni UU RI No.9 Tahun 2015 jo.UU RI No.23 Tahun 2014. Selain itu, penyusunannya disesuaikan dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT). Kajian pokok ini, meliputi : Pengantar Pemerintahan Daerah Pembentukan daerah, Kawasan Khusus dan Perbatasan Pembagian Urusan Pemerintahan Penyelengaraan Pemerintahan Sistem Pemili…
Legal due diligence, kegiatan pemeriksaan secara seksama yang dilakukan seorang konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek untuk memperoleh informasi atau fakta material guna mencari gambaran kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi. Rio Christiawan dalam Uji Tuntas Hukum Legal Due Diligence mendefinisikan due diligence audit adalah suatu kegiatan untuk menilai risiko hukum yang …
Perjanjian atau kontrak yang batal atau batal demi hukum (void, nietig) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (null and void atau void ab initio). Kondisi ini akan merugikan salah satu pihak akibat gugatan perdata yang diajukan mitra bisnisnya. Beberapa gugatan perdata yang kerap terjadi, putusan dari pengadilan tidak berdasarkan pada substansi perjanjian atau kontrak, melainkan syarat fo…
Acara Pidana (KUHAP). Adapun proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana meliputi 3 tahapan yaitu : 1. tahap pemeriksaan di tingkatan 2. tahap penyelidikan dan 3. tahap di sidang pengadilan terkait peran kepolisian ada pada tahap pertama pemeriksaan di tingkat penyidikan diatur dalam pasal 8s/d pasal 12 KUHAP. Penyelesaian perkara di kepolisian dimulainya penyidikan. Dalam suatu kehidupan …