Text

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

---

Buku ini terdiri atas 3 bab yang membahas antara lain mengenai kedudukan PERMA No 13 Tahun 2016, bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi, kapan dan dalam hal bagaimana suatu tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh korporasi.

Tindak pidana korporasi atau corporate crime menjadi salah satu musuh yang menyertai kemajuan ekonomi dan teknologi di setiap negara. Perlu diketahui, korporasi adalah suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melaksanakan perbuatan sebagaimana seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan dapat mengajukan gugatan di depan hakim. Pidana korporasi adalah kejahatan yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun individu yang mewakili perusahaan atau entitas bisnis lainnya. Apabila terjadi tindak pidana korporasi maka subjek hukum yang harus bertanggung jawab adalah :

- Manusia (Pengurus Korporasi)
- Korporasi
- Ataupun pihak lain yang terbukti telah terlibat dalam tindak pidana korporasi

Korporasi juga termasuk sebagai badan hukum apabila memenuhi unsur-unsur ini :

- Mempunyai harta sendiri yang terpisah
- Memiliki suatu organisasi atau perkumpulan yang ditetapkan oleh suatu tujuan dimana kekayaan terpisah itu diperuntukkan

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Perma Ri No 13 Tahun 2016

No. Panggil

345 KRI s

Penerbit

Jakarta : SINAR GRAFIKA., 2018

Deskripsi Fisik

xii, 237 hal, 21 cm

Bahasa

Bahasa Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-007-759-1

Klasifikasi

345

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Pidana Korporasi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar