Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara pada Bab I Buku II KUHP, merupakan kelompok tindak pidana yang melindungi kepentingan hukum mengenai keselamatan berbangsa dan keamanan NKRI. Bentuk-bentuk kejahatan terhadap keamanan negara, yang dilindungi oleh ketentuan Bab I Buku II ini merupakan kepentingan hukum yang mendasar dari proses kehidupan bernegara di Indonesia. Dari keadaan terjaganya kepen…

Hukum Perjanjian

Edisi

Ed Rev

ISBN/ISSN

978-979-007-903-8

Deskripsi Fisik

x, 242 hal, 21 cm

Judul Seri

Penjelasan Mkana Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam Kuh Perdata(Bw)

No. Panggil

346 AHM h

Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Buku ini membahas penerapan atau aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Dengan demikian, buku ini membahas peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Kekuasaan Kehakiman Negara Republik Indonesia, Advokat/Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan atau me…

Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Pengadaan Tanah menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Adapun Hukum Pengadaan Tanah adalah sekumpulan norma, kaidah atau nilai baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang me…

Hukum Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA menentukan dalam Pasal 25, 33 dan 39, yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha; dan Hak Guna Bangunan ditunjuk sebagai objek Hak Tanggungan, serta Pasal 51 menentukan Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut diatur dengan undang-undang. Filosofi…

Kejahatan Transfer Dana

Buku kami ini disusun berdasarkan kajian terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Buku ini memaparkan teori-teori hukum, doktrin-dokt…

Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia

Edisi

Ed Rev

ISBN/ISSN

978-623-391-142-9

Deskripsi Fisik

xiv, 180, 23 cm

Judul Seri

Perbandingan HIR dan KUHAP

No. Panggil

345 FLO h

Hukum Pendaftaran Tanah Dan Hak Tanggungan

Dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI. Hasil dari pendaftaran itu berupa sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat maksudnya "selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar". Kebenaran yang terkandung dalam sertifikat tersebut h…

Omnibus Law: Teori dan Penerapannya

Buku Omnibus Law (Teori dan Penerapannya) ini berisi latar belakang pembentukan omnibus law di Indonesia, khususnya pembentukan omnibus law pada masa setelah orde Reformasi. Buku ini juga mengulas dampak banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak masa penjajahan Belanda dan ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Salah satu aturan yang ada yaitu berdasarkan Pasal 2 Aturan Peral…

Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No 27 Tahun 2022)

Setelah proses pembahasan tidak kurang dari 10 tahun maka pada 17 Oktober 2022, UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi disahkan dan diundangkan oleh DPR dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Langkah pemerintah ini merupakan pencapaian yang besar walaupun sangat terlambat bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang telah memiliki UU PDP sejak awal tahun 2010. UU …