Buku ini memuat Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Koperasi, UMKM, dan BUM Desa meliputi PP RI No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; PP RI No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Keci…
Kebijakan publik, yakni apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Kebijakan publik merupakan perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerint…
Buku ini menerangkan Dasar-dasar Ekonomi yang dibuat sedemikian rupa, terangkum secara lugas dan dengan bahasa mudah dicerna, sangat cocok bagi mereka yang ingin mengetahui lebih dekat Ilmu Ekonomi, terlebih-lebih bagi kalangan mahasiswa yang ingin menggali lebih dalam lagi tentang Ilmu Ekonomi itu sendiri. Dengan membaca dan mempelajari Buku ini dapat menelaah lebih dalam hubungan Perilaku Eko…
Buku yang berjudul Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini merupakan salah satu wujud keprihatinan kita dalam melihat banyaknya para pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang harus mempertanggung-jawabkan bagian dari pelayanan pertanahan yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan …
Korupsi bila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut dengan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan itu sudah pasti akan merugikan banyak pihak. Dengan banyaknya tindak korupsi yang terjadi, akan banyak angka kemiskinan yang meningkat, dan tentu akan menimbulkan ketimpang…
Aturan mengenai kepailitan menjadi satu kebutuhan tak terelakkan bagi dunia usaha saat ini. Ketatnya persaingan serta banyaknya transaksi antarpihak menimbulkan kewajiban serta hak yang harus dilindungi pemenuhannya. Perlindungan atas hak dan kewajiban tersebutlah yang diinginkan dari terbentuknya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh …