Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Buku ini terdiri atas 3 bab yang membahas antara lain mengenai kedudukan PERMA No 13 Tahun 2016, bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh korporasi, kapan dan dalam hal bagaimana suatu tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh korporasi. Tindak pidana korporasi atau corporate crime menjadi salah satu musuh yang menyertai kemajuan ek…

Pengantar Pemerintahan Daerah

Materi buku ini disesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah terbaru, yakni UU RI No.9 Tahun 2015 jo.UU RI No.23 Tahun 2014. Selain itu, penyusunannya disesuaikan dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT). Kajian pokok ini, meliputi : Pengantar Pemerintahan Daerah Pembentukan daerah, Kawasan Khusus dan Perbatasan Pembagian Urusan Pemerintahan Penyelengaraan Pemerintahan Sistem Pemili…

Uji Tuntas Hukum (Legal Due Diligen)

Legal due diligence, kegiatan pemeriksaan secara seksama yang dilakukan seorang konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek untuk memperoleh informasi atau fakta material guna mencari gambaran kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi. Rio Christiawan dalam Uji Tuntas Hukum Legal Due Diligence mendefinisikan due diligence audit adalah suatu kegiatan untuk menilai risiko hukum yang …

Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian

Perjanjian atau kontrak yang batal atau batal demi hukum (void, nietig) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (null and void atau void ab initio). Kondisi ini akan merugikan salah satu pihak akibat gugatan perdata yang diajukan mitra bisnisnya. Beberapa gugatan perdata yang kerap terjadi, putusan dari pengadilan tidak berdasarkan pada substansi perjanjian atau kontrak, melainkan syarat fo…

Penyelesaian Perkara Pidana

Acara Pidana (KUHAP). Adapun proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana meliputi 3 tahapan yaitu : 1. tahap pemeriksaan di tingkatan 2. tahap penyelidikan dan 3. tahap di sidang pengadilan terkait peran kepolisian ada pada tahap pertama pemeriksaan di tingkat penyidikan diatur dalam pasal 8s/d pasal 12 KUHAP. Penyelesaian perkara di kepolisian dimulainya penyidikan. Dalam suatu kehidupan …

Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara pada Bab I Buku II KUHP, merupakan kelompok tindak pidana yang melindungi kepentingan hukum mengenai keselamatan berbangsa dan keamanan NKRI. Bentuk-bentuk kejahatan terhadap keamanan negara, yang dilindungi oleh ketentuan Bab I Buku II ini merupakan kepentingan hukum yang mendasar dari proses kehidupan bernegara di Indonesia. Dari keadaan terjaganya kepen…

Hukum Perjanjian

Edisi

Ed Rev

ISBN/ISSN

978-979-007-903-8

Deskripsi Fisik

x, 242 hal, 21 cm

Judul Seri

Penjelasan Mkana Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam Kuh Perdata(Bw)

No. Panggil

346 AHM h

Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Buku ini membahas penerapan atau aplikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Dengan demikian, buku ini membahas peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Kekuasaan Kehakiman Negara Republik Indonesia, Advokat/Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan atau me…

Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Pengadaan Tanah menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Adapun Hukum Pengadaan Tanah adalah sekumpulan norma, kaidah atau nilai baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang me…

Hukum Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA menentukan dalam Pasal 25, 33 dan 39, yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha; dan Hak Guna Bangunan ditunjuk sebagai objek Hak Tanggungan, serta Pasal 51 menentukan Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut diatur dengan undang-undang. Filosofi…