Dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI. Hasil dari pendaftaran itu berupa sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat maksudnya "selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar". Kebenaran yang terkandung dalam sertifikat tersebut h…
Sejak terbentuknya masyarakat manusia,maka saat itulah mulai terjadi pula evolusi terbentuknya hukum. Karena manusia adalah mahluk sosial maka manusia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan mahluk sosial, juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan …
Dikotomi ilmu hukum normatif dan empiris seolah berbatas sekat bebatuan yang kokoh, seolah tak tertembus, yang menjebak pakar hukum baik akademik maupun praktisi untuk stag pada arogansi masing-masing. Normatif dan empiris, hanyalah persoalan episteme, pencarian makna hakikat hukum sejatinya adalah keadilan. Berdasar pada hakikat manusia sebagai pemrakarsa, pencipta dan komposer hukum, buku …
Untuk mempelajari dan memahami seputar hukum-hukum di Indonesia ataupun negara lain dapat diketahui dengan membaca buku. Seperti yang sudah diketahui, buku merupakan jendela ilmu yang memuat banyak informasi di dalamnya. Hanya perlu duduk manis sambil membaca buku, pembaca akan menambah ilmu baru dan menguasai materi yang sudah dipahami sebelumnya melalui buku. Misalnya saja, buku mengenai huku…
Buku Aspek Hukum Startup ini berisi tentang dinamika perusahaan rintisan (startup company) mulai dari pendirian Startup (perusahaan rintisan), persoalan yang dihadapi startup, baik persoalan hukum yang sifatnya internal hingga persoalan yang sifatnya eksternal (menyangkut pihak ketiga). Demikian juga buku ini membahas aspek hukum pada operasionalisasi dan tren startup, termasuk di antaranya car…
Aturan mengenai kepailitan menjadi satu kebutuhan tak terelakkan bagi dunia usaha saat ini. Ketatnya persaingan serta banyaknya transaksi antarpihak menimbulkan kewajiban serta hak yang harus dilindungi pemenuhannya. Perlindungan atas hak dan kewajiban tersebutlah yang diinginkan dari terbentuknya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh …
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan muncul didasari atas keinginan bangsa Indonesia untuk memiliki peraturan perkawinan yang bersifat nasional dan berlaku bagi semua golongan masyarakat Indonesia. Hadirnya undang-undang ini berlaku hingga saat ini dan diharapkan dapat mengatur seluruh aspek yang terkait dengan perkawinan. Namun pada perkembangannya, terdapat beberapa masalah yan…